Jumat, 19 April 2013

Kacang Kedelai: Kemenkop UKM bentuk jejaring 20 koperasi

JAKARTA: Kementerian Koperasi dan UKM menciptakan jaringan usaha sesama pelaku koperasi melalui proyek budi daya kacang kedelai yang dilaksanakan serentak di empat provinsi pulau Jawa melibatkan 20 unit koperasi. Braman Setyo, Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan program berbentuk demplot tersebut diselenggarakan atas fasilitasi instansinya melalui dana bantuan sosial.



”Nilai bantuan tidak terlalu besar, tetapi tujuan akhir program ini sangat penting bagi budi daya kacang kedelai. Sebab di satu provinsi luar areal budi daya mencapai 50 hektare,” ungkap Braman Setyo kepada Bisnis, Selasa, 24 Januari 2012.

Melalui program tersebut pemerintah menginginkan terjadi jaringan kerja sama maupun pemasaran untuk meningkatkan komoditas kedelai yang menjadi bahan baku makanan utama di Indonesia, yakni tahu dan tempe.

Adapun provinsi yang dipercaya menjadi pelaksana proyek tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan satu lainnya masih dalam evaluasi. Salah satu calon tersebut di antaranya Jawa Barat.

Pembiayaan yang ditanggung Kementerian Koperasi dan UKM dalam proyek pengembangan budi daya kedelai, meliputi benih, pupuk hingga obat-obatan. Sedangkan koperasi yang bernaung di bawah Koperasi Unit Desa (KUD) hanya menyediakan lahan tanam.

Sultan Effendi, Asisten Deputi Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan konsep budi daya yang dikembangkan melalui koperasi juga untuk memberi nilai tambah.

Dalam program ini Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan dua organisasi sebagai mitra, yakni Induk Koperasi Unit Desa (Induk KUD) dan Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo).

”Induk KUD berfungsi sebagai tim monitoring program, sedangkan Gakoptindo sebagai pembeli seluruh produksi kedelai. Kami sudah memperhitungkan nilai omzet yang bisa mereka raih dari setiap provinsi setelah dipotong biaya produksi,” tutur Sultan Effendi.

Kementerian Koperasi dan UKM mengharapkan agar demplot budi daya bisa dikembangkan menjadi program prioritas untuk menunjang pasokan nasional. Sedangkan nilai keuntungan yang diperkirakan dari tiap provinsi bisa mencapai Rp60 juta lebih dalam kondisi normal.
Sumber: www.bisnis.com